Ibukota – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melaporkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 juga Rencana Kerja otoritas (RKP) 2025 memasukkan dua substansi utama.

“Pertama adalah bagaimana RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 kita, atau Indonesia Emas 2045, dapat tercapai pada di fondasi lima tahun pertama dari pengerjaan yang itu disusun pada pada dokumen kita, RPJMN 2025-2029,” kata Deputi Sektor Pemantauan, Evaluasi juga Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas pada Pertemuan Konsultasi Publik (FKP) 2023 pada Rangka Penyusunan RPJMN 2025-2029 dan juga RKP 2025 yang mana dipantau secara virtual, Jakarta, Kamis.

Substansi kedua ialah adanya penuangan visi-misi serta acara Presiden terpilih pada tahun 2024 ke di RPJMN 2025-2029. Penyesuaian yang dimaksud akan dilaksanakan tergantung kapan Presiden terpilih sudah diketahui apakah semata-mata satu putaran atau dua putaran.

“RPJMN itu telah kita tetapkan sebagai domain kinerja dari semua daerah, semua kementerian, semua kita di merancang negara ini. Jadi, pada dalamnya pun nanti akan kita lihat berbagai macam proyek-proyek besar yang mana ada, arahan perkembangan kewilayahan, even sampai ke level provinsi juga akan ada pada situ, bahkan juga penugasan di tempat tiap pemerintahan lembaga akan ada di dalam situ. Pendanaannya pun juga meliputi baik yang mana pemerintah, non pemerintah, lalu lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya paket lengkap dari penyelenggaraan yang akan kita susun di dalam 2025-2029,” ungkapnya.

Tahapan penyusunan RPJMN 2025-2029 dimulai dari rancangan teknokratik, yakni penjaringan aspirasi publik sepanjang Juni 2023-Januari 2024.

Kedua ialah tahap rancangan RPJMN 2025-2029 selama Maret-Desember 2024 yang dimaksud akan melakukan integrasi dengan visi, misi, dan juga acara presiden terpilih dengan penajaman. Kemudian koordinasi dengan kementerian/lembaga, BUMN, dan juga daerah, dan juga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN.

Terakhir, tahap penetapan RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) pada Januari 2025.

Adapun tahapan penyusunan RKP 2025 dimulai dari rancangan awal RKP dengan melakukan FKP selama November 2023-April 2024, lalu tahap rancangan RKP 2025 pada April-Mei 2024 untuk penyesuaian RKP berdasarkan pagu indikatif kemudian Musrenbangnas.

Ketiga, tahap penyesuaian RKP melalui Perpres berdasarkan pembicaraan pendahuluan DPR dan juga Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) selama Mei-Juli 2024. Terakhir, pemutakhiran RKP dengan Perpres melalui penyesuaian RKP berdasarkan Undang-Undang APBN pada Oktober-Desember 2024.

“Jadi kita adakanlah acara FKP pada hari ini, yaitu bagaimana agar semua suara, semua pendapat, semua kritik yang ada pada kita dapat kita akomodasi di area di draft RPJMN ini. Hasilnya menjadi sebuah dokumen yang mana menjadi memang benar milik bangsa, bukanlah milih aparatur negara, tapi dokumen yang dimaksud menjadi milih bangsa ini. Itu adalah sebetulnya adalah inti dari dokumen perencanaan yang akan kita susun pada beberapa waktu ke depan,” ujar Erwin.

Dia juga menegaskan bahwa semua indikator yang dimaksud terdapat dalam di RPJMN 2025-2029 serta RKP 2025 akan menjadi bagian dari rencana strategis (renstra) lalu target-target yang harus dicapai di tempat setiap provinsi dengan tiada menghilangkan otonomi daerah. “Ini hal yang mana akan kita perkuat pada di kita mengimplementasikan dokumen-dokumen perencanaan yang dimaksud kita susun di beberapa waktu ke depan,” ucapnya.